Header Ads

Seo Services

Agama Diabaikan, Korupsi Merajalela



Revolusi| Mediaoposisi.com- Korupsi dapat dikatakan sebagai salah satu penyakit yang parah dan kronis di Indonesia. Penyakit ini sangat sering melanda mereka yang matanya dibutakan oleh materi duniawi dan tak peduli dengan kondisi rakyat.

Negeri ini tak pernah sepi dari pemberitaan mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh para penjahat berdasi dan tangan-tangannya.

Jika bulan ini diberitakan bahwa salah seorang pejabat menjadi tersangka korupsi, maka tidak menutup kemungkinan bulan berikutnya akan ada lagi berita yang sama dengan pelaku yang berbeda.

Indonesia memang dianggap sebagai negara paling demokratis ketiga setelah India dan Amerika Serikat, namun gelarnya itu ternyata belum mampu menolong Indonesia keluar dari jeratan korupsi ini. Bahkan mungkin ada yang berpikir bahwa saking demokratisnya Indonesia, karena itu pulalah angka korupsinya tinggi.

Para koruptor rakus juga seakan tak pernah kehilangan akal untuk melancarkan aksinya. Mereka selalu saja bisa melihat celah-celah agar aksi haramnya itu bisa dilancarkan di negeri ini, seperti misalnya proyek-proyek berskala nasional, pengadaan infrastruktur.

Mengenai maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia, Prof. Suteki, seorang Guru Besar Hukum di Indonesia pernah mengutip sebuah pernyataan dari buku Why People Obey The Law karya Tom R. Tyler, “Seseorang menaati hukum jika mereka meyakini legitimasinya, bukan karena mereka takut akan hukuman”.

Beliau kemudian menambahkan bahwa penting bagi para penegak hukum untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang pantas untuk dihormati oleh seluruh elemen negeri.

Pernyataan Prof. Suteki tersebut seperti mengatakan bahwa koruptor itu bisa dengan entengnya beraksi karena mereka merasa sistem hukum yang ada di negeri ini tidak pantas untuk dihormati dan ditaati, meskipun bangsa ini sudah menandatangani berbagai perundang-undangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan hukumannya.

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa korupsi ini tak mungkin ditanggalkan dari Indonesia. Merupakan suatu hal yang tidak bijak kalau ada yang menganggap bahwa korupsi adalah satu masalah yang berdiri sendiri.

Padahal masalah korupsi ini jika dilihat dengan kacamata yang lebih luas, akan berbanding lurus dengan sistem politik dan pemerintahan yang berlaku. Sistem perpolitikan yang mengatur jalannya sebuah negara ibarat sebuah gerbang, yang jika ia begitu lemah dan mudah untuk dibobol, maka tentu praktik korupsi ini akan sangat mudah masuk dan menginfeksi siapapun yang ada di dalamnya.

Sudah banyak upaya yang dilakukan bangsa ini untuk mematikan penyakit yang kian kronis ini, mulai dari pembentukan KPK, bahkan dengan didirikannya lembaga seperti ICW (Indonesian Corruption Watch).

Baca Juga : Mengupas Mahalnya Demokrasi

Tetapi jika ditelaah lebih mendalam, akan didapati bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan hanya dengan berpangku pada lembaga-lembaga tersebut. Hal ini disebabkan karena lembaga tersebut juga bergantung pada sistem politik pemerintahan yang berlaku.

Korupsi juga tidak akan hilang hanya dengan menangkap pelakunya, sedangkan  akar masalahnya dibiarkan menjalar. Upaya yang sudah dilakukan tersebut lupa mengikutsertakan Islam dalam menyembuhkan penyakit kronis ini, meskipun para pelaksananya adalah mayoritas Muslim.

Islam sudah sedemikian detail dalam meracik ramuan obat untuk terapinya. Islam menyasar 3P ketika memberantas korupsi hingga ke akarnya.

P yang pertama, Islam menganjurkan agar para Pengontrol bisa berjalan sesuai fungsinya. Pengontrol ini tentu melibatkan sekelompok orang di dalam masyarakat yang senantiasa memberikan koreksinya agar segala sesuatu yang dilaksanakan di dalam negerinya tidak menyalahi aturan dan merugikan rakyat.

Alquran menyatakan dalam terjemahan surah Ali ‘Imran: 104,

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Islam berusaha mencegah dan memberantas korupsi dengan adanya Pengontrol ini sehingga keberadaan mereka bisa terus mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang diganjar siksa di akhirat kelak.

Kedua, Islam menekankan bahwa Penguasa harus benar-benar memahami tugas dan perannya. Islam sangat menegaskan pentingnya keshalihan Penguasa jika membicarakan kemashlahatan umat. Penguasa di dalam Islam sangat didorong untuk menjadi panutan dan teladan atas rakyat yang dipimpinnya.

Jabatan penguasa pun tidak dipersempit hanya pada kepala negara dan pemerintahan semata, namun mereka yang juga turut serta berperan dalam menentukan keberlangsungan hidup rakyat. Statusnya sebagai Penguasa tidak disalahgunakan untuk memperkaya dirinya sendiri, namun dijalankan karena kesadarannya akan tanggungjawab di dunia dan akhirat.

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, “Barangsiapa di antaramu kami minta mengerjakan sesuatu untuk kami, kemudian ia menyembunyikan satu alat jahit (jarum) atau lebih dari itu, maka perbuatan itu ghulul (korupsi) harus dipertanggungjawabkan nanti pada Hari Kiamat.” [HR. Muslim].

Ketiga, jika Pengontrol dan Penguasa sudah dipastikan melaksanakan masing-masing fungsinya, maka Islam menyasar P yang terakhir, yaitu Pemerintahan. Pemerintahan ini mengambil porsi yang cukup besar dalam menghambat dan menghentikan laju korupsi pada sebuah negara.

Imam Al Ghazali bahkan menyatakan bahwa Islam dan kekuasaan seperti saudara kembar, bahwa agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaga, dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang serta sesuatu tanpa pondasi akan runtuh.

Baca Juga : Indonesia Dalam Kubangan Korupsi

Kekuasaan dan Pemerintahan ini tentu harus menjadikan Islam sebagai acuannya dalam menjalankan segala sesuatu. Dengan Islam dijadikan sebagai acuan bernegara, maka Alquran dan Sunnah-lah yang akan digunakan dalam memutus berbagai perkara, termasuk korupsi.

Korupsi menurut Islam tentu adalah sebuah jarimah atau kejahatan yang sangat keji, karena ia menyangkut kemaslahatan umat. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Islam mengatur agar sistem Pemerintahan yang dijalankan itu menutup rapat-rapat pintu yang bisa mengantarkan seseorang pada korupsi.

3P, yakni Pengontrol, Penguasa, dan Pemerintahan ini jika sudah benar-benar berjalan berdasarkan apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang olehNya, maka korupsi akan menjadi suatu hal yang sangat tabu untuk dilaksanakan, tidak seperti saat ini yang justru sudah menjadi budaya dalam berbangsa dan bernegara.[MO/im]

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.