Header Ads

Seo Services

Demokrasi dan Ragam Ilusinya


Oleh : Maya A

Mediaoposisi.com- Istilah demokrasi sudah tak asing lagi. Jargonnya saja senantiasa mengatasnamakan rakyat. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi wajar jika terdengar menggiurkan di telinga. Wajar pula jika setiap negara pengemban berburu, alias bersaing meng-up-kan indeks demokrasi nya agar memperoleh peringkat tertinggi sebagai negara terdemokratis. Indonesia?

Tentu saja dia tak mau ketinggalan.
Sayang, berdasarkan data indeks tahunan The Economist Intelligence Units (The EIU), Indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan peringkat dari 48 ke 68. (Medcom.id 31/1/18). Fakta ini tentu menuntut akal untuk berpikir dengan cara sederhana : jika saat ini dikatakan mengalami penurunan, sudah pasti indeks demokrasi tahun lalu jauh lebih baik.

Tapi yang menjadi tanda tanya besar, mengapa fluktuasi tersebut tidak membawa perubahan yang signifikan? Kekacauan masih saja merajalela. Ketidakpastian hukum, narkoba, korupsi, pornografi pornoaksi dan UU yang berpotensi multitafsir adalah secuil problem berulang yang tak kunjung ditemukan formula ampuh untuk memecahkannya.

Lebih dari itu, dua aspek sederhana yang dijadikan variabel penilaian seperti hak hak politik dan kebebasan sipil yang digaungkan demokrasi nyatanya hanya berakhir bualan.

Kebebesan berkumpul dan berserikat, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan bisa dicerabut begitu saja berkat uang dan kekuasaan.

Buktinya, kritik dibungkam dengan ancaman pasal penghinaan presiden yang coba disurikan kembali oleh DPR dan pemerintah. Perppu ormas pun tetap disahkan meski suara jutaan massa menunjukkan penolakan. Anehnya, mengapa justru kasus penistaan yang dilakukan Ahok yang diklaim menjadi penyebab turunnya indeks demokrasi Indonesia dimata dunia?

Padahal kalau ditelisik lebih jauh lagi, keberadaan Perppu ormas lah yang sebenarnya menciderai demokrasi itu sendiri.

Kekacauan lain yang pasti masih tertanam dalam benak adalah dibiarkan nya Ahmadiyah berkembang dalam negeri. Padahal jelas, MUI telah menyatakan kesesatan aliran tersebut. Yang lebih parah, aliran Gafatar baru berhasil diringkus setelah banyak korban terekrut.

Selamanya akan seperti itu. Mengharap  perubahan kedaulatan kepada demokrasi sama saja menggantung harapan semu. Konsep dasar atas nama rakyat hanyalah kebohongan publik yang dimainkan elit politik dan pemilik modal.

Tidak ada daulat bagi rakyat, yang ada hanya bagi 'segelintir' rakyat. Sejarah AS sudah membuktikan nya. Sebelas tahun pasca meninggalnya Presiden AS Abraham Lincoln (1865), Presiden baru Rutherford B Hayes di tahun 1876 mengatakan bahwa kondisi Amerika saat itu adalah "from company, by company, for company".

Selamanya akan seperti itu. Mengharap perubahan sistem kehidupan kepada demokrasi hanyalah ilusi. Demokrasi hanya menjamin terjadinya perubahan rezim. Sedangkan prinsip dalam bernegara, sudah pasti sama. Sekulerisme.

Kalau peran agama saja disisihkan bahkan dipisahkan dari kehidupan, hendak mencari kemana solusi problematika yang mencekik ini? [MO]


Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.