Header Ads

Seo Services

Demokrasi dan Tikus Berdasi



Oleh: Siti Nurhidayah

Mediaoposisi.com- Gelegar Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 semakin terlihat marak mengalahkan suasana jelang Ramadhan yang tinggal satu bulan lagi. Telah mulai nampak wajah-wajah tersenyum manis berdasi, menyambut ramah para pengguna jalanan dan para penikmat televisi. Janji dan aneka slogan pun telah mulai di obral untuk menarik simpati.

Pada Tahun 2018, akan ada 171 daerah yang mengikuti pilkada (Pemilihan kepala Daerah) serentak di seluruh Indonesia, dengan rincian 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Total anggaran penyelenggaraan Pilkada inipun berpotensi tembus Rp 20 Triliun, saat ini total anggaran tersebut baru mencapai Rp 15,2 Triliun, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, Sumarsono di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

Bahkan menurut Titi Anggraini, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), demokrasi yang berkualitas juga memerlukan dukungan anggaran yang memadai. (kompas.com).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa peserta pemilu pun harus menyediakan dana tak sedikit untuk maju menjadi kepala daerah, anggota legislatif ataupun presiden. Kementrian Dalam Negeri menyebutkan, calon Bupati atau wali kota butuh dana Rp 20 hingga Rp 100 miliar untuk memenangi Pilkada.

Sedangkan anggota Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjrafina mengatakan, tahapan kampanye yang paling menguras dana peserta pemilu. (kompas.com). Mahalnya proses demokrasi ini akan membuka pula peluang korupsi.

Di sisi lain, sebanyak sepuluh kepala daerah telah menyandang status tersangka korupsi oleh KPK hingga April 2018 ini, enam orang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan sisanya tertangkap karena hasil pengembangan kasus sebelumnya. Kebanyakan kepala daerah tersebut terjerat kasus penyuapan. Bahkan, dari 10 kepala daerah yang menjadi tersangka dan ditahan KPK itu, ada juga yang tengah mencalonkan kembali dalam ajang pilkada. (detik.com).

Kasus yang menjerat Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko merupakan salah satu contoh penyelenggara negara yang rela melalukan korupsi demi mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Diketahui, Nyono merupakan calon petahana yang kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Jombang dalam Pilkada serentak 2018.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) uang suap yang diterima Nyono dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti digunakan untuk ongkos politik ikut Pilkada.(kompas.com).

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengungkapkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kepala daerah melakukan korupsi. salah satunya dikarenakan mahalnya biaya untuk unjuk gigi.

Calon membutuhkan biaya survei, turnamen olahraga, ataupun kegiatan massal untuk memperkenalkan dirinya ke masyarakat, belum lagi biaya untuk "sewa perahu", yakni partai politik yang akan mengusung dirinya. Mahar politik yang dibutuhkan juga memiliki angka yang besar.

Apalagi jika butuh koalisi beberapa parpol. serta kebutuhan dana untuk kampanye dan saksi yang tidak murah. Biaya politik yang besar ini tak akan cukup ditutupi dari pendapatan murni kepala daerah. maka, kepala daerah yang terpilih akan mencari dana tambahan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. (kompas.com).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam prakteknya demokrasi, kekuasaan hanya di pegang oleh segelintir orang yang memiliki dana besar dan atau didukung oleh para pengusaha kaya. Yaa.. merekalah para kapitalis yang siap membeli kekuasaan dengan kekayaan mereka. Para kapital menjadikan ajang politik untuk menambah kekayaan dan kedudukan.

Mereka akan menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaannya seperti maraknya kasus money politic, suap-menyuap saksi bahkan kucuran dana untuk serangan fajar jelang pemilihan. Maka menjadi hal yang wajar, ketika telah mendapatkan kekuasaan, para kapital ini pun akan menghalalakan segala cara untuk memenuhi kepentingan pribadi atau partai yang mengusung menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan rakyat. Rakyat hanya akan menjadi penyumbang suara yang terlupakan.

Mahalnya demokrasi yang melahirkan banyak tikus-tikus berdasi semakin menunjukkan bahwa demokrasi merupakan sistem yang rusak dari akar-akarnya. Demokrasi yang menganut asas sekulerisme (pemisahan agama dengan kehidupan) memandang bahwa kedaulatan (pembuat hukum) berada di tangan rakyat (manusia) sangatlah jelas bertentangan dengan aqidah islam.[MO]

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.