Header Ads

Seo Services

Indonesia Dalam Kubangan Korupsi



Revolusi| Mediaoposisi.com- Masalah korupsi di Indonesia bukanlah hal baru. Korupsi merupakan kebiasaan turun temurun yang dilakukan dari masa, sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Kebiasaan yang bersifat sitemik. Bukan individual. Karenanya sangat sulit untuk dihentikan. Apaliagi dihapuskan dari bumi pertiwi ini.

Sebelum Kemerdekaan
Sebelum merdeka, Indonesia sudah diwarnai dengan ‘tradisi korupsi’. Didorong oleh motif kekayaan, kekuasaan, dan wanita. Dimulai pada masa kerajaan yang senantiasa berebut kekuasaan, korupsi mulai menggejala. Kebiasaan para raja yang hoby memperkaya diri dan keluarga hingga mengabaikan urusan rakyat di segala aspek.

Hal ini diketahui oelh Belanda sebagai kelemahan bangsa Indonesia. Sehingga memuluskan Belanda uuntuk menjajah Indonesia hingga 350 tahun. Kondisi rakyat yang memprihatinkan, memudahkan Belanda untuk memprovokasinya. Hingga tanpa sadar Belanda telah mencengkramkan kuku-kukunya hingga menghunjam dalam di bumi pertiwi.

Melalui politik “Devide et Impera” Belanda dengan mudah menaklukkan Nusantara. Gejala korupsi dan penyimpangan kekuasaan didominasi oleh kalangan bangsawan, sultan dan raja. Pelaku korup juga dilakukan oleh orang-orang Portugid, Inggris, dan Spanyol.

Korupsi juga menyebabkan VOC hancur dan runtuh. Lebih dari 200 orang pengumpul Liverantie dan Contingenten di Batavia kedapatan korupsi dan dipulangkan ke Belanda.

Orde Lama
Ibarat tubuh telah terinveksi virus, suatu saat  akan kambuh lagi. Begitu dengan korupsi. Kebiasaan ini sudah mandarah daging dalam tubuh bangsawan. Maka, ketika Indoneisa merdekapun penyakit korup ini kambuh lagi.

Persoalnnya adalah karena pemerintah belum sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi. Pada era kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) dan Operasi Budi.

Paran dibentuk berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh dua orang anggota yakni Prof. M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Tugasnya adalah mengharuskan para pejabat pemerintah mengisi formulir yang disediakan. Istilah sekarang adalah daftar kekayaan pejabat negara.

Alih-alih menyerahkan daftar kekayaan tersebut kepada Paran, para pejabat justru meminta formulir tersebut diserahkan langsung pada Presiden. Usaha paran akhirnya mengalami deadlock karena para pejabat banyak yang berlindung di belakang presiden.

Tahun 1963 melalui Kepres No 275 tahun 1963, uapaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Nasution yang menjabat sebagai Menkohankam/Kasab ditunjuk sebagai ketua dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya adalah melanjutkan kasus-kasu korupsi ke meja hijau. Lembaga ini akhirnya dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”.

Dalam waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar. Jumlah yang sangat besar pada saat itu. Karena dianggap mengganggu prestise presiden, maka Operasi Budhi dihentikan. Menurut Soebandrio dalam suatu pertemuan di Bogor, “prestise Presiden harus ditegakkan diatas semua kepentingan yang lain”.

Orde Baru
Pada tanggal 16 Agustus 1967, Pj Presiden Soeharto memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad hendak membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Hal ini diungkapkan pada pidato kenegaraan di hadapan MPR/DPR  sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Orde Lama. Dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.

Tahun 1970 mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa atas kinerja TPK yang tidak serius dalam memberantas korupsi. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Petamina, dan Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi.

Maraknya gelombang aksi masa dalam meprotes kasusu korupsi ditanggapi Soeharto denganmembentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa. Mereka adalah: Prof. Johanes, IJ Kasimo, Mr. Wilopo, dan A Tjokroaminoto.

Tugas utamanya membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV. Waringin, PT. Muntrust, Telkom, dan Pertamina. Namun temuannya tidak direspon pemerintah. Sehingga tidak berpengaruh sama sekali.

Era Reformasi
Pada masa Reformasi ternyata kasus korupsi lebih mengganas. Jika masa sebelumnya korupsi hanya dilakukan pada elit politik, pada era Reformasi justru dilakukan hampir pada semua elemen penyelenggara negara. 

Presiden BJ Habibie pernah mengeluarkan UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Beliau membentuk badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman.

Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( TGPTPK). Meskipun akhirnya dibubarkan juga. karena tidak mampu dalam memberantas korupsi. Pada masa Megawati, kasus korupsi juga belum menemukan titik terang. Justru kewibawaan hokum semakin merosot, dan yang lebih menonjol adalah otoritas kekuasaan.

Sebagai bukti adalah adanya konglomerat bermasalah yang lolos dari aparat hukum dengan alasan berobat ke Luar Negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu. Marimutu Sinivasan. SJamsul Nursalim. The Kien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada kongolomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa pemerintah tidak serius dalam upaya memberantas korupsi.
 
Hingga saat ini pada masa pemerintahan Jokowi, kasus kotupsi masih menggurita. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mampu memberantas korupsi hingga ke akarnya. Meski sudah banyak prestasi dari KPK yang mampu mengungkap berbagai tindak korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun korupsi tetap eksis.[MO/dr]

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.