Header Ads

Seo Services

Korupsi Kepala Daerah : Mengganas karena Tak Tegas !



Revolusi| Mediaoposisi.com- Pepatah lama, hilang satu tumbuh seribu cocok untuk menggambarkan ‘prestasi’ korupsi di negeri ini. Bagimana  tidak, mencuatnya kasus terbaru korupsi kepala daerah seolah menandakan korupsi tumbuh subur. Angkanya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2018 KPK menetapkan 10 orang tersangka.

Dilansir dari media cetak maupun online , kesepuluh orang kepala daerah tersebut adalah enam kepala daerah  terkena OTT yang dilakukan KPK, dari Bupati Hulu Selatan Abdul Latif hingga yang terakhir Bupati Bandung Barat Abu Bakar.(DetikNews 14/4/2018)

Sementara itu, empat kepala daerah lain menjadi tersangka kasus korupsi karena hasil pengembangan kasus sebelumnya. Kebanyakan kepala daerah tersebut terjerat kasus penyuapan.

Yang lebih memprihatihkan lagi, Dari 10 kepala daerah yang menjadi tersangka dan ditahan KPK itu, ada juga yang tengah mencalonkan kembali dalam ajang pilkada. Mereka yakni Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Bupati Ngada Marianus Sae, dan Bupati Subang Imas Aryumningsih. (DetikNews 14/4/2018)

Korupsi Karena Posisi
Untuk Terpilih menjadi kepala daerah bukanlah hal yang murah dalam politik demokrasi. Banyak hal yang harus dipersiapkan  terutama dana untuk keperluan pencalonan, biaya administrasi, konsultasi, publikasi , sosialisasi, termasuk biaya memikat hati.

Menurut Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang, Ahmad Rofiq Untuk tingkat gubernur, uang yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp 350 miliar lebih. Padahal gaji gubernur perbulannya, hanya sekitar Rp 15 juta. Bahkan jika dikalkulasikan, hasilnya sangat merugikan. Sebab, gaji gubernur kalau dihitung selama 5 tahun, tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. (Kompas, 13/2/2018)

Maka, hal ini sangat memungkinkan para kepala daerah melakukan kecurangan karena didorong oleh tuntutan pengembalian dana baik dana pribadi maupun dari patungan relasi hingga pinjaman sana sini.

Baca Juga : Urgensi Ketegasan Hukum

Sanksi Tak Bergigi
Selain karena biaya politik yang tinggi, keimanan yang hampir mati kemudian  diperparah oleh  praktik hukum di negeri ini yang masih setengah hati. tebang pilih dan inkonsistensi.Masih ingat kasus  tersangka korupsi yang masih bisa berjalan jalan ke luar megeri,  leluasa berbisnis dari balik jeruji, bahkan banyak yang masih percaya diri mencalonkan diri menjadi pejabat lagi.

Ini bukti bahwa tak ada rasa malu ataupun takut dari para pelaku korupsi akibat sanksi yang tak bergigi. Tak ada ketegasan seperti yang digembar gemborkan.Semua seakan menjadi wacana tak berarti.

Berdasarkan hasil pantauan sejak Januari 2012 hingga Juni 2016, ICW menyebutkan  untuk pelaku korupsi hakim lebih cenderung menjatuhkan hukuman minimal dalam ketentuan Pasal 2 (4 tahun) dan pasal 3 (1 tahun). Vonis hakim yang ringan untuk koruptor pada faktanya hanya akan menguntungkan dan mengurangi efek jera terhadap pelaku.(Rappler.com)

Masih mengutip dari  Rappler.com adanya pemberlakuan denda pidana dan uang pengganti yang tidak maksimal serta disparitas putusan yang  mencederai rasa keadilan masyarakat.

Disparitas membuat putusan pengadilan menjadi diragukan publik. Hal ini disebabkan karena perkara yang serupa diputus berbeda. Dalam konteks korupsi, disparitas membuka peluang memutus perkara korupsi dengan kerugian negara besar untuk diputus lebih ringan dibandingkan perkara dengan nilai kerugian negara kecil.

Dalam  kondisi yang ekstrim, disparitas putusan bisa terjadi karena adanya transaksi jual-beli putusan. Hal ini dikarenakan hakim yang memiliki kemandirian dan independensi dapat memutus sebuah perkara korupsi sesuka hatinya tanpa pertimbangannya yang dapat dipertanggungjawabkan

Pentingnya Ketegasan Hukum Hakiki
Wacana menindak tegas korupsi memang tak salah, seluruh upaya pihak yang masih peduli dengan negeri ini patut diapresiasi. Namun ada hal yang mendasar yang seharusnya dipahami oleh anak anak negeri ini. Bahwa sekeras apapun upaya pemberantasan korupsi jika memakai aturan hukum buatan manusia, tidak akan menjadi solusi.

Pelaku korupsi dalam Islam masuk dalam kategori penghianat. Oleh karena itu,sanksi (uqubat) untuk khaa`in (pelaku khianat) bukanlah hukum potong tangan bagi pencuri (qath’ul yad) sebagaimana diamanatkan dalam QS Al Ma`idah : 38, melainkan sanksi ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim.

 Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda : “Laysa ‘ala khaa`in wa laa ‘ala muntahib wa laa ‘ala mukhtalis qath’un.” (Tidak diterapkan hukum potong tangan bagi orang yang melakukan pengkhianatan [termasuk koruptor], orang yang merampas harta orang lain, dan penjambret).” (HR Abu Dawud).  (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 31).

 Lalu kepada koruptor diterapkan sanksi apa? Sanskinya disebut ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk sansinya bisa mulai dari yang paling ringan, seperti sekedar nasehat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati.

Teknisnya bisa digantung atau dipancung. Berat ringannya hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78-89).[MO/na]

















Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.