Header Ads

Seo Services

Menawar Harga Menteri




Spesial Redaksi| Mediaoposisi.com- Kualitas menteri di era rezim Jokowi nampaknya perlu dipertanyakan. Seorang menteri semestinya memiliki kemampuan dan keahlian untuk menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan permasalahan baru.

Lagi lagi, kontroversi muncul dari statemen Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.

Dikutip dari detik.com, Enggar menyalahkan pedagang karena memberikan harga yang lebih mahal atau di atas harga normal sebagai strategi dagang. Ia justru mendorong pembeli untuk lebih jeli dan bisa menawar.

"Iya kan harusnya (beras) ditawar kan (belinya) di pasar," ujanya, Rabu (25/4).

Statemen Enggar disinyalir  menujukkan jauhnya pemerintah dari masyarakat, disamping ketidakcakapannya dalam menuntaskan permasalahan. Masalah kenaikan harga sejatinya bukan karena pedagang yang menaikan harga, tapi ada masalah pelik yang melanda pedagang dan pembeli.

Enggar tidak mampu mengindera penurunan daya beli terjadi akibat berbagai kebijakan pemerintah yang kontroversial.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal mengatakan proporsi pendapatan yang dibelanjakan pada kuartal I-2018 menurun menjadi 64,1 persen.

Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, di mana proporsi pendapatan yang dibelanjakan berada di angka 65,2 persen.

”Konsumsi swasta pada triwulan pertama 2018 belum menunjukan indikasi pemulihan," ujarnya dalam paparan di Hong Kong Cafe, Jakarta, Selasa (24/4)

Penyebab kuat turunnya konsumsi adalah berbagai kebijakan kontroversial yang dimunculkan, seperti liberalisasi BBM dan kenaikan TDL. Tak heran masyarakat mengalami kesulitan dalam kehidupannya, terkhusus pedagang di pasar tradisional.

Hasilnya, pedagang enggan menetapkan harga sesuai HET karena kesulitan ekonomi yang ada.

Pertanyaanya adalah, apakah sekelas Menteri tidak berfikir hal ini ?[MO]

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.