Header Ads

Seo Services

Senyuman Para Koruptor



Revolusi| Mediaoposisi.com- Dikutip dari Detiknews. Com. Menjelang dimulainya masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 publik kembali dikejutkan dengan kasus korupsi kepala daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang kepala daerah menjadi tersangka.

Pertama pada (2/2) lalu yakni Gubernur Provinsi Jambi, Zumi Zola atas dugaan suap RAPBD Provinsi Jambi. Kedua, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada (4/2) atas dugaan menerima suap terkait pengurusan jabatan.

Hingga April, 10 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi di 2018. Beberapa diantaranya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Berdasarkan data yang dirangkum detikcom, enam kepala daerah tersebut terkena OTT yang dilakukan KPK, dari Bupati Hulu Selatan Abdul Latif hingga yang terakhir Bupati Bandung Barat Abu Bakar.

Dan ironisnya, empat kepala daerah lain menjadi tersangka kasus korupsi karena hasil pengembangan kasus sebelumnya. Kebanyakan kepala daerah tersebut terjerat kasus suap menyuap. Sekalipun mereka tersangka dari 10 kepala daerah yang ada dan ditahan KPK, ada juga yang tengah mencalonkan kembali dalam ajang pilkada. Mereka yakni Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Bupati Ngada Marianus Sae, dan Bupati Subang Imas Aryumningsih.

Baca Juga : Urgensi Ketegasan Hukum 

Dari kasus yang ada, menunujukkan bahwa Indonesia sangat sulit memberantas perilaku korupsi ini.  Karena korupsi dilakukan secara sistematis sementara solusinya hanya berupa kelembagaan.  KPK  sudah menjadi wewenangnya untuk mengurusi perilaku para pejabat ini,  namun tetap saja hukuman yang ada tidak memberi efek jera.

Hanya dipidanakan dan paling tegas sekali divonis penjara beberapa tahun, itupun dengan sanksi yang sangat ringan oleh Lembaga Peradilan.

Bagi mereka koruptor kelas kakap,  bahkan masih bisa berkeliaran di luar negeri. Inilah senyuman koruptor di Indonesia. Artinya, hukuman yang ada tidak menjadi preventif (pencegahan)  dari tindak korupsi.  Bahkan bak gurita,  semakin hari semakin bertambah.

Korupsi Dan Pilkada
Bisa jadi hanya di Indonesia,  seorang tetsangka masih bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sudah rahasia umum pesta demokrasi ini adalah pesta mahal.  Bagaimana tidak, biaya pencalonan kepala daerah (mahar), dana kampanye politik, biaya konsultasi dan survei pemenangan, dan praktik jual beli suara (politik uang) semuanya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Suap menyuap,  politik uang tidak pernah terpisahkan dalan politik demokrasi ini.  Sekalipun sejak 2017 regulasi terkait dengan praktik politik uang telah diperbarui. Sehingga jika merujuk pada aturan UU Pilkada terbaru No. 10 Tahun 2016, sanksi politik uang yang tertuang dalam pasal 73 mengatakan bahwa jika terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi mulai dari administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU.

Selain itu UU Pilkada dalam Pasal 187 A ayat 1 dan 2 juga telah mengatur bahwa pemberi dan penerima politik uang sama-sama akan dikenakan sanksi.

Baca Juga : Korupsi Mengganas

Namun hal ini juga tidak bisa menjadi pencegah para koruptor beraksi.  Sebagaimana dilansir dari detiknews. Com.  Begitu masifnya praktik politik uang dalam Pilkada 2017 memperlihatkan bahwa tidak sedikit calon kepala daerah mencari dukungan dengan jalan pintas memberikan atau menjanjikan uang atau pun materi lainnya kepada masyarakat.

Dengan harapan mereka mengikuti permintaan dan instruksi dari pemberi uang. Hal tersebut sangat mencederai upaya membangun demokrasi melalui pemilu yang bersih di negeri ini.

Dari sinilah,  pilkada dan korupsi dua hal yang sulit dilepaskan.  Dan ini telah mengakar karena mahalnya pesta demkkrasi. Suap menyuap,  politik uang,  mau tidak mau seorang pejabat mencari dana segar yang jumlahnya tidak sedikit untuk bisa memperoleh suatu jabatan. Dan setah menjabat,  dengan mudahnya pula mencari lahan basah agar modal kembali dan mencari keuntungan daro jabatannya.
 
Islam Adalah Solusinya
Inah realita dari sistem demokrasi,  sistem yang memisahkan agama dalam kehidupan.  Maka berbeda halnya jika negara berlandaskan ideologi yang benar,  yang mengatur kehidupannya mengambil rujukan hanya kepada Wahyu Allah swt. Yakni ketika Islam menjadi acuan dasar dalam bernegara,  maka pelaku koruptor akan mudah diminimalisir. Karena ada tiga konponen yang akan selalu berjalan didalamnya.

Pertama : pengawasan yang dilakukan oleh individu.
Kedua : pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.
Ketiga : pengawasan yang dilakukan oleh negara.

Ketiga pengawasan ini akan selalu ada dalam sebuah tatanan syariat Islam.  Spirit ruhiah yang selalu di bangun oleh negara dalam bermasyarakat. Membuat manusia selalu di awasi dan dikontrol oleh masyarakat dan negara. 

Dan terutama suasana iman yang selalu ada karena mrnyadari Allah swt selalu mengawasi hamba-Nya dan berjalannya amar ma'ruf nahi mungkar dalam komunitas masyarakat.

Pemberlakuan sanksi yang tegas agar menjadi efek jera juga akan terjadi jika Islam diterapkan. Dan negara sangat mengayomi setiap pegawainya, sehingga tidak ada celah untuk mereka melakukan dan menerima suap. Negara akan melakukan upaya preventif agar tidak ada pejabat dan pegawai negara terjerat korupsi.
 
1. Sistem penggajian yang layak
Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw : "Siapapun yang menjadi pegawai kami hendaklah mengambil seorang istri, jika tidak memiliki pelayan , hendaklah mengambil seorang pelayan, jika tidak mempunyai tempat tinggal hendaknya mengambil rumah. (HR. Abu Dawud).

2. Sistem Islam juga melakukan perhitungan kekayaan.
Dan ini dicontohkan pada masa Umar bin Khatab. Beliau selalu menghitung harta kekayaan para pegawainya seperti para Gubenur dan Amil.

3. Para pejabat dan pegawai negara dilarang menerima hadiah. .
Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang kami (Negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami beri rezeki (upah/gaji), maka apa yang diambil olehnya selain (upah/gaji) itu adalah kecurangan. (HR. Abu Dawud).

Status pejabat maupun pegawai adalah ajir (pekerja), sedangkan majikannya (Musta’jir) adalah Negara yang di wakili oleh khalifah atau kepala Negara maupun penguasa selain khalifah, seperti Gubenur serta orang-orang yang di beri otoritas oleh mereka. Hak-hak dan kewajiban diantara Ajir dan Musta’jir diatur dengan akad Ijarah. Pendapatan yang di terima Ajir diluar gaji, salah satunya adalah yang berupa hadiah adalah perolehan yang di haramkan.

4. Keteladanan Kepemimpinan.
Para khalifah terdahulu sangat menberikan banyak keteladanan dalam bernegara. Misalnya saja keteladanan pada masa khalifah Umar Bin abdul aziz ketika menutup hidungnya saat membagi-bagikan minyak wangi karena khawatir akan mencium sesuatu yang bukan haknya.

Beliau juga pernah mematikan fasilitas lampu di ruang kerjanya pada saat menerima anaknya. Hal ini dilakukan karena pertemuan itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan Negara.

Tampaknya hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di negri ini, ketika rakyatnya banyak yang lagi kesusahan, mereka malah enjoy dengan mobil mewah terbarunya, serta fasilitas-fasilitas yang lain. Ketika rakyat kelaparan dan bahkan busung lapar,  tapi penguasa masih bisa bersantai ria dengan mennggunakan sepeda motor chopper yang harganya ratusan juta rupiah.[MO/ar]



Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.