Header Ads

Seo Services

Urgensi Ketegasan Hukum Pada Koruptor




Revolusi| Mediaoposisi.com- Tak bisa dipungkiri, kasus korupsi di Indonesia merupakan penyakit kronis yang tidak kunjung terobati. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memberantas, namum pada kenyataannya korupsi di Indonesia kian marak. Selama tahun 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 30 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi.

Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah menyampaikan, “Kepala Daerah tersebut terlibat dalam 29 korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp.231 miliaran, nilai suap mencapai Rp.41 miliar” (republika.co.id, 20/2/2018).

Tahun berganti, ternyata tidak juga menyelesaikan masalah tersebut. Masih diawal tahun, kita disuguhkan kembali fenomena maling berdasi. Hingga April 2018, sepuluh kepala daerah jadi tersangka korupsi. Beberapa diantaranya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Kebanyakan kepala daerah tersebut terjerat kasus penyuapan.

Dari 10 kepala daerah yang menjadi tersangka dan ditahan KPK, ada yang tengah mencalonkan kembali dalam ajang pilkada. ICW menduga, maraknya modus suap yang dilakukan oleh kepala daerah untuk kepentingan biaya kampanye yang memakan dana sangat besar (detiknews, 14/4/2018).

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ajang demokrasi tersebut membutuhkan mahar yang besar. Maka kepala daerah memutar otak agar dapat balik modal kampanye. Sehingga  menggalang dana dengan cara ilegal dan meminta kepada para pengusaha untuk modal kampanye.

Setelah terpilih, para kepala daerah ini berupaya mengembalikan modal kampanye dengan praktik-praktik ilegal mulai dari menerima suap untuk memuluskan izin usaha, hingga penyelewengan anggaran daerah dan praktik korupsi lainnya.

Koruptor seakan tidak pernah habis. Bahkan banyak yang menyebut korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Korupsi begitu melekat dan hampir terjadi diseluruh lini kehidupan masyarakat mulai tingkat bawah hingga atas. Upaya penegakan hukum tampaknya sama sekali tidak memberikan efek jera bagi koruptor.

Memang, saat ini masyarakat Indonesia sebenarnya berharap besar kepada KPK. Dalam perjalanannya, KPK cukup mampu memberikan angin segar terhadap pemberantasan korupsi, paling tidak terbukti dengan terungkapnya beberapa kasus korupsi. Namun, tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh KPK.

Padahal kasus korupsi hampir terjadi disemua lapisan. Bahkan menurut survey tahunan yang dikeluarkan Transparancy International, Indonesia menempati peringkat  ke 90 negara terkorup di dunia.

Lembaga sekelas KPK sampai saat ini belum mampu menyelesaikan korupsi sampai tuntas. Lembaga ini memang hanya berfungsi sebagai pemburu dan penangkap koruptor. Pelaku korupsi yang tertangkap hanya sebagian yang kemudian dipidanakan atau paling banter hanya divonis dengan sanksi ringan. Banyak koruptor  kelas kakap masih bebas berkeliaran.

Bahkan terpidana korupsi masih bisa mendapatkan fasilitas layaknya hotel di jeruji besi. Para koruptor tidak jera dengan hukum yang ada sehingga terus melancarkan aksinya. Alhasil, korupsi di negeri ini masih saja menggurita, disebabkan korupsi ini adalah korupsi yang sistematis. Namun seringkali solusi yang ditawarkan hanya sekedar dengan kelembagaan.

Sudah seharusnya penyelesainnya pun secara sistematis. Maka, negeri ini butuh hukum yang tagas dan sistemik untuk menyelesaikannya.

Syariah Islam Solusinya
Karena itu, untuk menyelesaikan kasus korupsi sampai tuntas haruslah dengan syariah Islam. Dalam Sistem Islam, terdapat solusi preventif maupun kuratif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sistem Islam memiliki 3 pilar penerapan syariah yaitu individu, masyarakat dan negara. Dalam mencegah korupsi ditempuh dengan sistem pengawasan yang bagus.

Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh individu. Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok. Ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh negara. Dengan sistem pengawasan ekstra ketat seperti ini tentu akan membuat peluang terjadinya korupsi makin kecil.

Upaya preventif yang dilakukan negara, berbentuk pembinaan keimanan kepada seluruh masyarakat termasuk aparat dan pegawainya. Spirit ruhiyah yang kental ketika menjalankan amanah dan hukum-hukum Islam, berdampak pada menggairahnya budaya amar ma’ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya.

Abu Ubaidah pernah berkata pada Umar, “Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat.”

Nabi SAW bersabda, “Siapa saja yang bekerja untuk kami, tapi tak punya rumah, hendaklah dia mengambil rumah. Kalau tak punya istri, hendaklah dia menikah. Kalau tak punya pembantu atau kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan.” (HR. Ahmad).

 Ini semata untuk meminimalisir tindak korupsi, maka perlu adanya upaya untuk mencukupi keperluan seseorang termasuk aparat atau pegawai.

Sedangkan upaya kuratif dalam sistem Islam, diberlakukan seperangkat pidana yang tegas. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan pencegahan bagi calon pelaku. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurung, bahkan sampai hukuman mati.

Sanksi ini bertindak sebagai penebus dosa (al-Jawabir), sehingga mendorong para pelakunya untuk bertaubat dan menyerahkan diri. Disamping itu, pemberlakuan syariah Islam akan menjadi sarana pencegahan terjadinya perbuatan kriminal yang baru, inilah yang disebut sebagai Jawazir. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh sistem demokrasi yang diterapkan saat ini.

Dengan demikian, untuk memberantas korupsi haruslah dengan hukum yang tegas, hukum yang tidak bisa diperjual belikan. Hukum tersebut, hanya ada dalam Sistem Islam yang mampu mengentaskan permasalahan korupsi bahkan seluruh permasalahan sistemik lainnya dengan diterapkannya Syariah Islam secara kaaffah. Wallahu A’lam bish-Showab.[MO/mm]

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.