Header Ads

Seo Services

Jangan Politisasi Kemiskinan

Illustrasi

Oleh : NS. Rahayu

Mediaoposisi.com-Mediaoposisi.com-Kemiskinan selalu menjadi topik yang tak tertinggal di setiap masa-masa panas ketika datang pilkada maupun pilpres.

Fakta ini sebenarnya membuktikan dan pengakuan para penguasa bahwa masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan masih banyak dan perlu dientaskan. Sehingga janji- janji program pengentasan kemiskinan dan penyejahteraan masyarakat bawah dari para calon penguasa bertebaran sebagai pemikat hati rakyat.


Bahkan saling berdebat terkait data kemiskinan yang disaksikan langsung oleh rakyat mereka lakukan dengan tujuan untuk saling menjatuhkan lawannya. Hanya demi ambisi kekuasaan.

Sejumlah calon kepala daerah berlomba memakai data isu kemiskinan baik saat kampanye maupun debat terbuka. Data kemiskinan di tingkat nasional dan daerah laris dimanfaatkan jelang pilkada serentak 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Contohnya seperti yang dilakukan Ganjar  Pranowo dan Sudirman Said saat debat pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah (Jateng), Jumat (20/4). Selain di Jawa Tengah, isu kemiskinan juga laris di debat Pilgub Jawa Timur. Adu data antara Emil Dardak dan Puti Guntur Soekarnoputri menjadi perbicangan panas usai debat. (CNN Indonesia, Sabtu, 21/04/2018)

Berbicara soal kemiskinan di akui atau tidak, masyarakat kelas bawah yang merasakan langsung. Di sistem kapitalis saat ini banyak kebijakan yang justru pro pemilik modal dan menguntungkan mereka. Sementara rakyat tinggal merasakan dampak kebijakan yang makin meluluhlantakkan perekonomian. Banyak masyarakat mengeluhkan sulit bertahan hidup dalam kelayakan disebabkan harga kebutuhan hidup yang sangat tinggi, listrik  mahal, air harus beli dan beban-beban kebutuhan yang lain yang juga tinggi. 

Janji-janji  program kerja untuk mensejahterakan rakyat makin jauh bisa dirasakan di sistem Kapitalis saat ini. Dalam pidatornya Anies mengklaim tiga juta dari total 10 juta penduduk Jakata hidup dengan pendapatan kurang dari Rp1 juta per bulan. Ia mengatakan nominal itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya transportasi. 


Data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta sendiri menyebutkan persentase penduduk miskin di ibu kota pada September 2017 mencapai 3,78 persen atau mencakup 393,13 ribu orang, dengan definisi kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Selain menyebut data tiga juta penduduk Jakarta berpendapatan di bawah Rp1 juta, Anies juga menyebut lebih dari 40 persen penduduk Jakarta harus mengeluarkan Rp600 ribu per bulan untuk mendapatkan akses air bersih.( CNN Indonesia, 24/03/2018)  

Jika saat ini data kemiskinan diperdebatkan untuk kepentingan kekuasaan partai maupun Cagub atau calon-calon penguasa lainnya. Hal ini makin menampakkan bahwa kemiskinan menjadi tumbal dalam meraih kekuasaan.

Masyarakat perlu solusi tuntas keluar dari garis kemiskinan dengan kebijakan yang pro rakyat sehingga dampak kebijakan itu bisa dirasakan keseluruh pelosok. Karena rakyat adalah urusan Negara, maka penguasa wajib memberikan kesejahteraan secara merata sebagai bagian tanggungjawabnya.

Seorang iman (pemimpin) adalah bagaikan penggembala, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya). (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah memberikan dua dirham kepada seseorang. Kemudian Beliau saw. bersabda: Makanlah dengan satu dirham, sisanya belikan kapak, lalu gunakan ia untuk bekerja.

Ketika syariat Islam mewajibkan seseorang untuk memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, maka syariat Islam pun mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan cara ini, setiap orang akan produktif, sehingga kemiskinan dapat teratasi.

Jaminan pemenuhan kebutuhan hidup ini, tidak hanya diberikan kepada kaum Muslim, tetapi juga kepada orang non-Muslim. Dalam hal ini, orang-orang non-Muslim yang menjadi warga negaranya, mempunyai hak yang sama dengan orang Muslim, tanpa ada perbedaan.

Membuka lapangan pekerjaan bagi warga negara adalah salah satu bentuk cara Negara dalam Islam mengatasi masalah kemiskinan. Karena solusi tuntas mengentaskan kemiskinan dan problematika lainnya harus dilakukan  secara integral terpadu dari semua sektor.

Islam adalah agama yang sempurna bukanlah agama ritual semata, tentu Islam memiliki cara-cara yang lengkap untuk mengatasi berbagai problematika manusia, termasuk problem kemiskinan.[MO/un]

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.