Header Ads

Seo Services

Polemik Demo Mayday, Pemerintah Wajib Evaluasi



Spesial Redaksi| Mediaoposisi.com- Peringatan Hari Buruh atau May Day 2018 di pertigaan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (1/5) sore berbuntut ricuh. Ratusan mahasiswa yang menamakan dirinya GERAM (Gerakan 1 Mei juga dikabarkan melempar bom Molotov ke Pos Polisi.

Hal ini diduga akibat kekecewaan mahasiswa terhadap ketidakbecusan Negara mengurus rakyatnya.  Dikutip dari Tirto, "Pembakaran pos polisi sengaja dilakukan oleh beberapa massa aksi karena pos polisi sebagai simbol negara. Dan negara hari ini tidak berpihak pada rakyat," dalih salah satu peserta aksi Arfian, kepada Tirto. 

Tidak hanya mengangkat isu buruh, GERAM juga memaparkan berbagai kesalahan rezim Jokowi dalam mengatur pemerintahannya, khususnya di wilayah DIY. Mereka menuntut untuk menurunkan harga BBM, memperbaiki upah pekerja, mencabut Perpres 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing, menolak pembangunan Bandara Kulon Progo, menolak Sultan Ground dan Pakualaman Ground dan mencabut nota kesepahaman perbantuan TNI ke Polri. 

Menurut Arfian, demo menjadi berbahaya saat sejumlah "warga dan preman" melempari peserta aksi yang terdiri dari 200an orang dengan batu.

Dalam demo tersebut, disinyalir terjadi kesengajaan untuk memancing kerusuhan, hal ini tampak dalam uraian Arfian ketika melihat polisi yang mendiamkan benih benih kerusuhan.
"Kami bentrok dengan warga, preman, polisi berbaju preman. Polisi tak melerai," sesal Arfian. 

Arfian menambahkan, setelah insiden tersebut, mahasiswa yang ikut berdemonstrasi ditangkap polisi. "Yang ketangkap dibawa ke Polda," jelas Arfian.

Terlepas dari benar salahnya tindakan yang dilakukan oleh peserta aksi, nampaknya rezim Jokowi perlu mengevaluasi kinerja pemerintahannya. Pasalnya, tuntutan masyarakat yang kecewa terhadap rezim yang dinilai Anti Islam semakin meluas hingga muncul kaos 2019 ganti presiden.

Fenomena kaos ini dinilai mampu menjungkalkan rezim kontroversial Jokowi, dikutip dari Republika Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro,  mengatakan bahwa kaos sebagai pemantik pergantian rezim bisa dilakukan. 

Pasalnya, dalam Pilkada DKI 2017 lalu saja masyarakat Jakarta mampu menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu.

"Apa yang tidak mungkin. Di Pilkada DKI juga semua bilang nggak mungkin, bahwa terlalu berat mengalahkan Pak Ahok karena dia hebat gitukan. Tapi ternyata tidak ada yang tidak mungkin," ujar Siti, Jumat (13/4).[MO]


Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.