Header Ads

Seo Services

Revolusi Industri 4.0 Gegabah Mensolusi Perguruan Tinggi


Oleh : Dwi Aida Rachmawati 

Mediaoposisi.com-Perguruan tinggi telah menyepakati tugas baru dari pemerintah yaitu, merombak kurikulum perkuliahan demi revolusi industri. hal ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan baru di dunia dalam merespon perubahan teknologi yang semakin pesat.

Pernyataan senada tentang kejelasan hal ini dituturkan oleh M Hani Dhakiri selaku menteri ketenagakerjaan di acara Seminar Nasional dan Rakernas Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Palembang, Sumsel tanggal 9 Februari 2018 (tribunnews.com), dan juga Intan Ahmad selaku Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Kemenristekdikti di acara Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) tanggal 15 Februari 2018 (makasar.sindonews.com.) 

Mereka menuturkan bahwa kurikulum dan metode pendidikan harus sesuai dengan iklim bisnis dan industri yang kompetitif dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dalam kancah revolusi industri 4.0 di berbagai sektor.

Revolusi Industri 4.0 menfokuskan 4 hal kepada kebijakan perguruan tinggi yaitu, pertama, paradigma Tri Darma Perguruan Tinggi harus diselaraskan dengan era industri 4.0. Kedua, Reorientasi kurikulum untuk mencakup literasi baru seperti big data, teknologi atau coding dan humanities.

Selain itu kegiatan ekstrakurikuler berupa pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim, kewirausahaan (entrepreneurship) dan magang (internship) juga diwajibkan. Ketiga, perguruan tinggi harus menerapkan sistem pembelajaran hybrid / blended learning online

Dan keempat, Hibah dan bimbingan teknis untuk reorientasi kurikulum juga harus berperan. (makasar.sindonews.com). Kefokusan revolusi industri tersebut terkesan memaksakan kehendak tanpa meninjau kembali kondisi dunia pendidikan hari ini.

Fakta yang terjadi sebelum ide revolusi industri 4.0 ada yaitu, kondisi pendidikan hari ini masih sedang mengalami musibah. Secara akademis, mahasiswa disibukkan oleh padatnya jadwal praktikum dan laporan sehingga aktivitas mahasiswa tidak ideal lagi seperti yang telah dikeluhkan oleh Qudsi Ainul Fawaid selaku ketua BEM IPB pada saat acara Mata Najwa tertanggal 7/2/18. (News.Detik.com).

Parahnya lagi, mahasiswa lokal akan sibuk bersaing dengan mahasiswa internasional karena Presiden Jokowi telah menyampikan akan membuka cabang universitas asing agar perguruan tinggi Indonesia lebih kompetitif. (cnnindonesia.com)

Padahal secara ekonomi, Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terkesan solutif malah justru tidak sedikit yang salah sasaran ketika dibebankan pada mahasiswa. Satu dari ribuan Universitas di Indonesia yang berani menunjukkan keresahannya adalah UIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi. Ribuan Mahasiwanya melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 7/11/17 yang dipimpin oleh Ari Kurniadi sebagai korlap. Ari berpesan kepada pihak kampus untuk memberi transparansi pengelolaan UKT.

Karena selama ini, UKT dianggap tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan realita. Begitupun juga dengan fasilitas kampus yang tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam proses belajar. (metrojambi.com)

Selain biaya pokok kuliah yang mahal, biaya untuk menunjang kehidupan di perkuliahan pun juga mahal bagi beberapa mahasiwa di kalangan tertentu. Sebagai solusi, biasanya mahsiswa/wi menjalani kuliah sambil bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Ironisnya, salah satu pekerjaan yang dilakoni mahasiwa adalah menjadi pengedar narkoba seperti yang terjadi di kota Palu. Sultengterkini.com (29/1/18) telah melansir bahwa dua diantara tujuh tersangka pengedar narkoba berstatus mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di kota Palu.

Tidak hanya itu, Mahasiswipun mencoba peruntungannya di dunia nakal sebagai ayam kampus untuk mencukupi kebutuhannya bahkan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup modern. (tribunnews.com). Hal tersebut menggabarkan bahwa perguruan Tinggi di Indonesia belum siap menghadapi revolusi industri.

Terlebih, revolusi industri berasal dari peradaban barat yang lebih mengutamakan hasrat memproduksi barang dengan teknologi supercanggih tanpa menimbang daya beli dan daya guna barang tersebut di tengah realita masyarakat saat ini.

Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy dalam bukunya “ The Making of Typographic Man” (1962), menyatakan bahwa era revolusi industri ditandai dengan adanya kecerdasan  buatan (artificial intelligent), era superkomputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, inovasi, dan perubahan yang terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan mengakibatkan dampak terhadap perekonomian, perindustrian, pemerintahan, politik, bahkan membuka perdebatan atau definisi manusia itu sendiri.

Jika memang kecerdasan buatan (artificial intelligent) menjadi simbol utama kehebatan maka harusnya peradaban barat sudah sangat cerdas dalam menanggulangi polemik di negaranya. Tetapi, kenyataannya lembaga survei AS, Gallup menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dunia terhadap peradaban barat malah menurun. 

News.idntimes.com melaporkan bahwa hal tersebut menurun secara signifikan di negara Eropa barat, Australia, Inggris, serta AS. Hal ini terjadi karena masih banyak polemik baik di dalam dan luar negeri yang belum tersolusi secara sempurna seperti angan – angan yang dijanjikan oleh peradaban barat jika revolusi industri diterapkan.

Mereka seolah menjanjikan segala kemudahan yang pasti didapatkan dengan damai. Padahal, revolusi industri 4.0 yang khas dengan artificial intelligent nya justru membuat masalah baru seperti yang sudah ditakuti oleh khalayak umum.

Salah satu problemnya adalah pengangguran besar – besaran disebabkan oleh mesin atau robot canggih yang menggantikan pekerjaan manusia. Lalu masih patutkah Indonesia mencontoh peradaban barat? 

Celakanya, kebanyakan intelektual merasa wah dengan kebijakan baru tersebut. Padahal, jika kita mau mencermati lebih dalam, kebijakan ini justru mempunyai peluang besar untuk mengeksploitasi jutaan calon sarjana. Pasalnya, Tabiat ilmuwan akan sirna karena orientasi material yaitu, kerja agar bisa mencukupi kebutuhan pribadi dan memiliki kekayaan sesuai hawa nafsunya.

Secara umum, mereka akan mencari ilmu sesuai kebutuhan pangsa pasar bukan mencari ilmu untuk mengentaskan masalah negara yang sesungguhnya yaitu, kerusakan tatanan negara akibat penjajahan peradaban barat yang berakibat fatal di segala lini kehidupan.

Hal ini kontradiktif dengan penyataan Menristek sendiri yang telah mengetahui bahwa di tahun 2017, kajian World Bank memperkirakan jumlah tenaga kerja global sebanyak 75 – 375 juta orang akan beralih profesi, dan 65 persen pekerjaan masa depan belum ditemukan. (fajar.co.id)

Hal ini sangat jauh dari konsep adanya perguruan tinggi untuk menimba ilmu itu sendiri. Di dalam Islam, ilmu di kejar semata – mata dilakukan untuk mencari pahala dari Allah dalam memecahkan problematika umat sehingga bisa hidup sejahtera di bawah keridha’an Allah bukan hanya sekedar mencari jaminan kerja di masa depan apalagi menjadi buruh peradaban barat. Sehingga sudah sepatutnya, kaum muslimin senatiasa berharap kepada Allah untuk di berikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. 
Dan sudah bisa dipastikan bahwa, mahasiswa akan lebih apatis dan pragmatis terhadap kebijakan publik yang malah menyengsarakan masyarakat karena disibukkan dengan serba – serbi pelatihan kerja dari kampus tanpa menyadari bahwa mereka sendiri juga sedang disengsarakan. Sungguh lengkap sudah penderitaan mahasiswa zaman now.

Mereka dijajah dari luar dengan konsep Food, Fun, and Fashion dan dari dalam negeri dengan konsep kurikulum digital yang juga berasal dari barat. Timbulah pertanyaan tentang bagaimana upaya dan nasib mereka dalam mempertahankan idealisme di era digital nantinya. Akankah buruh terdidik menjadi peran utama dalam membangun negeri? .[MO/un]

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.